Peraturan Pajak PPN dan PPnBM Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pajak PPN dan PPnBM Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

- PP Nomor 10 Tahun 2012 Tanggal 9 Januari 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tanggal 11 September 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 4 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun.

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK-173/PMK.03/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, Dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Dan/Atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

- PMK Nomor 41/PMK.03/2018 Tanggal 16 April 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang berlaku sejak Tanggal 17 April 2018 sampai dengan ………. 

C. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- PER-50/PJ/2009 Tanggal 7 September 2009 Tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Tempat Kegiatan Usaha Atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Di Kawasan Bebas.


Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Peraturan Pajak Tentang PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Peraturan Pajak Tentang Fasilitas dan Insentif PPN dan PPnBM

Berbagi :