Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terdiri dari :

A. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan meliputi :

1. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan umum terdiri dari :

a. Undang-Undang :

- Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

b. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tanggal 8 Agustus 2016 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

c. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

- PMK-261/PMK.03/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- Pasal 99 sd Pasal 114 PER-8/PJ/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan :

- PER-8/PJ/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya Dan Pembebasan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Rumah Tinggal Atau Hunian Yang Tergolong Sangat Mewah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

- PER-08/PJ/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

- PER-21/PJ/2019 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Perubahan Kedua PER-18/PJ/2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

- PER-26/PJ/2018 Tanggal 22 Nopember 2018 Tentang Perubahan Atas PER-18/PJ/2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

- PER-18/PJ/2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

2. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu terdiri dari :

a. PP Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

b. PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

c. PMK-37/PMK.03/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu


B. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan meliputi :

a. Undang-Undang :

- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah beberapa kali, terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

b. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

c. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 60 Tahun 2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 

- PMK Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

- PMK-6/PMK.010/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

- PMK-103/PMK.010/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

- PMK-81/PMK.010/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

-


Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Peraturan Pajak Tentang PPh Badan

Peraturan Pajak Tentang PPN

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 4 ayat (2)

Berbagi :