Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terdiri dari :
1. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan meliputi :
a. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan umum terdiri dari :
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Peraturan Pajak Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan terdiri dari :
1. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan meliputi :
a. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan umum terdiri dari :
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- PER-8/PJ/2023 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya Dan Pembebasan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Rumah Tinggal Atau Hunian Yang Tergolong Sangat Mewah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
- PP nomor 34 Tahun 2016 Tanggal 8 Agustus 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- PMK-261/PMK.03/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- PP nomor 34 Tahun 2016 Tanggal 8 Agustus 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- PMK-261/PMK.03/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- PER-08/PJ/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya
- PER-26/PJ/2018 Tanggal 22 Nopember 2018 Tentang Perubahan Atas PER-18/PJ/2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- PER-18/PJ/2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.
b. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu terdiri dari :
- PP Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
- PMK-37/PMK.03/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
2. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan meliputi :
- PMK Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
b. Peraturan Pajak Penghasilan Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu terdiri dari :
- PP Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
- PMK-37/PMK.03/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
2. Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan meliputi :
- PMK Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2024 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
- PMK-6/PMK.010/2022 Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
- PMK-103/PMK.010/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
- PMK-81/PMK.010/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Baca Juga :
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha
Peraturan Pajak Tentang PPh Badan
Peraturan Pajak Tentang PPN
- PMK-103/PMK.010/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
- PMK-81/PMK.010/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Baca Juga :
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha
Peraturan Pajak Tentang PPh Badan
Peraturan Pajak Tentang PPN