Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN/PPnBM atas Pembelian Barang yang Dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing

Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN/PPnBM atas Pembelian Barang yang Dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang tata cara Pembebasan PPN/PPnBM atas Pembelian Barang yang Dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing.

Peraturan Pajak Tentang Pembebasan PPN/PPnBM atas Pembelian Barang yang Dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing meliputi :

A. Undang-Undang :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 59 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

- PMK-160/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agust 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan Oleh Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

- PMK-161/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agust 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

- PMK-162/PMK.03/2014 Tanggal 13 Agust 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.