Undang-Undang KUP Dalam Satu Naskah

Undang-Undang KUP Dalam Satu Naskah meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 T… Read more » Undang-Undang KUP Dalam Satu Naskah

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual jasa ke Non - PKP, apakah perlu menerbitkan faktur pajak atau tidak, Kode pajaknya apa, bagaimana pelaporannya ?

Pertanyaan Konsultasi Pajak : - Perkenalkan nama saya syafira, admin pajak di… Read more » Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual jasa ke Non - PKP, apakah perlu menerbitkan faktur pajak atau tidak, Kode pajaknya apa, bagaimana pelaporannya ?

PER-25/PJ/2017 Tentang Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan PPh dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri

PER-25/PJ/2017 Tanggal 28 Nopember 2017 Tentang Pelaksanaan penentuan besarnya … Read more » PER-25/PJ/2017 Tentang Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan PPh dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri

Bagaimana Perlakuan PPN Atas Jasa Katering

Pertanyaan Konsultasi Pajak : Perkenalkan nama saya Aida, pengusaha Katering.… Read more » Bagaimana Perlakuan PPN Atas Jasa Katering

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Kepada ADP (Asian Development Bank)

Pertanyaan Konsultasi Pajak : Pak, apakah betul ADB (Asian Development Bank… Read more » Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Kepada ADP (Asian Development Bank)

PMK Nomor 169/PMK.010/2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PMK Nomor 169/PMK.010/2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Penentuan Besarny… Read more » PMK Nomor 169/PMK.010/2015 Tanggal 09 September 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PMK-47/PMK.010/2018 PPh Ditanggung Pemerintah Atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

PMK-47/PMK.010/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pem… Read more » PMK-47/PMK.010/2018 PPh Ditanggung Pemerintah Atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Tanggal 01 Maret 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Susunan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Tanggal 01 Maret 2017 Tentang Pemungutan PPh … Read more » PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Tanggal 01 Maret 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain