28 Juli 2016

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap


Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap adalah :
Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
15%
(lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25%
(dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30%
(tiga puluh persen)

Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Untuk Tahun Pajak 2016 :
Mikha bekerja sebagai Karyawan Tetap pada CV.Musik Jaya Abadi dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- .
Mikha mempunyai status belum kawin. 
Mikha sudah bekerja pada CV.Musik Jaya Abadi sejak Tahun 2013.

Perhitungan PPh Pasal 21  Untuk Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut :
Gaji 1 bulan
:
 10.000.000
Biaya Jabatan
:
    500.000
(5 % x 10.000.000 )
Penghasilan Neto Sebulan
:
9.500.000
(10.000.000 - 500.000)
Penghasilan Neto Setahun
:
114.000.000
(9.500.000 x 12)
PTKP (TK/0) :
:
 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak
:
  60.000.000
(114.000.000 - 54.000.000)
PPh Terutang setahun
:
    4.000.000
5   % x 50.000.000 = 2.500.000
15 % x 10.000.000 = 1.500.000
PPh Pasal 21 sebulan
:
      333.333
(4.000.000 / 12 )

Jadi PPh Pasal 21 yang harus dipotong CV.Musik Jaya Abadi atas penghasilan Mikha adalah :
  • PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 4.000.000,-
  • PPh Pasal 21 setiap bulan sebesar Rp.333.333,-               
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :
  1. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
  2. PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
  3. PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian BesarnyaPenghasilan Tidak Kena Pajak