Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-

Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto Diatas Rp. 4.800.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- 

Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022

1. Dasar Hukum Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022

Dasar Hukum Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebagai berikut :

- Pasal 17 Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

2. Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2022

Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2022 terdiri dari :

a. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000 Untuk Tahun Pajak 2022 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2021 jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 dan masih diperbolehkan menggunakan tarif PPh 0.5 % adalah sebagai berikut :

CV. Surya Negara adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Bahan Bangunan.

CV. Surya Negara terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Januari 2021.

Peredaran Bruto CV. Surya Negara dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp 4.236.000.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Peredaran Bruto CV. Surya Negara dalam Tahun Pajak 2022 sebesar Rp 5.193.260.000 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penjualan Kotor bulan Januari 2022 adalah sebesar 440.000.000.

2. Penjualan Kotor bulan Pebruari 2022 adalah sebesar 412.650.000.

3. Penjualan Kotor bulan Maret 2022 adalah sebesar 495.320.000.

4. Penjualan Kotor bulan April 2022 adalah sebesar 421.200.000.

5. Penjualan Kotor bulan Mei 2022 adalah sebesar 414.860.000.

6. Penjualan Kotor bulan Juni 2022 adalah sebesar 426.230.000.

7. Penjualan Kotor bulan Juli 2022 adalah sebesar 468.200.000.

8. Penjualan Kotor bulan Agustus 2022 adalah sebesar 445.782.000.

9. Penjualan Kotor bulan September 2022 adalah sebesar 419.862.000.

10. Penjualan Kotor bulan Oktober 2022 adalah sebesar 416.852.000.

11. Penjualan Kotor bulan Nopember 2022 adalah sebesar 414.652.000.

12. Penjualan Kotor bulan Desember 2022 adalah sebesar 417.652.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1. Karena Peredaran Bruto CV. Surya Negara dalam Tahun Pajak 2021 sebesar 4.236.000.0000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2022 adalah berdasarkan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .

2. Meskipun Peredaran Bruto CV. Adiwangsa Putra dalam Tahun Pajak 2022 sebesar Rp Rp 5.193.260.000 atau melebihi Rp.4.800.000.000, akan tetapi Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 0,5 % (setengah persen). 

Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2021) tidak melebihi Rp.4.800.000.000 atau hanya sebesar 4.236.000.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 4 Januari 2021.

Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV. CV. Surya Negara untuk Tahun Pajak 2022 adalah PPh Final berdasarkan PP 55 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha Bruto Januari sampai dengan Desember 2022

Bulan	Peredaran Bruto
Januari	440.000.000
Pebruari	412.650.000
Maret	495.320.000
April	421.200.000
Mei	412.860.000
Juni	426.230.000
Juli	468.200.000
Agustus	445.782.000
September	419.862.000
Oktober	416.852.000
Nopember	414.652.000
Desember	417.652.000
Jumlah	5.193.260.000

2. Perhitungan PPh Final Januari sampai dengan Desember 2022

Bulan	Perhitungan PPh Final
Januari	440.000.000 x 0,5 % = 2.200.000
Pebruari	412.650.000 x 0,5 % = 2.063.250
Maret	495.320.000 x 0,5 % = 2.476.600
April	421.200.000 x 0,5 % = 2.106.000
Mei	412.860.000 x 0,5 % = 2.074.300
Juni	426.230.000 x 0,5 % = 2.121.150
Juli	468.200.000 x 0,5 % = 2.341.000
Agustus	445.782.000 x 0,5 % = 2.228.910
September	419.862.000 x 0,5 % = 2.099.310
Oktober	416.852.000 x 0,5 % = 2.084.260
Nopember	414.652.000 x 0,5 % = 2.073.260
Desember	417.652.000 x 0,5 % = 2.088.260

3. PPh Final Januari sampai dengan Desember 2022

Bulan	Perhitungan PPh Final
Januari	2.200.000
Pebruari	2.063.250
Maret	2.476.600
April	2.106.000
Mei	2.074.300
Juni	2.121.150
Juli	2.341.000
Agustus	2.228.910
September	2.099.310
Oktober	2.084.260
Nopember	2.073.260
Desember	2.088.260
Jumlah	25.966.300

PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 55 Tahun 2022) disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.


b. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000 Untuk Tahun Pajak 2022 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2021 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000 adalah sebagai berikut :

PT. Cakra Adiguna Farma adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan obat.

Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp 7.436.798.000

Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2022 sebesar Rp 8.456.874.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.823.543.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang :

1. Perhitungan PPh Badan Tahun 2022 karena Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp 7.436.798.000, atau melebihi Rp.4.800.000.000 adalah berdasarkan :

1) Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan..

2. Perhitungan PPh Badan Tahun 2022

Karena Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp 7.256.458.000 atau melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara :

1) Tarif PPh Badan adalah sebesar 22 % (dua puluh dua persen).

2) Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan 50 % dan yang tidak mendapatkan pengurangan 50 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 823.543.000

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas :

(4.800.000.000 / 8.456.874.000) x 823.543.000 = 467.431.157 

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

823.543.000 - 467.431.157 = 356.111.843

Pajak Penghasilan yang terutang :

Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas :

22 % x 50 % x 467.431.157 = 51.417.410

Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

22% x 356.111.843 = 78.344.420.

Total PPh Badan Terutang :

51.417.410 + 78.344.420 = 129.761.830

Catatan :
Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

Baca juga :

Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Sampai Dengan Rp.4.800.000.000

Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto diatas Rp.50.000.000.000

Perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021

Sejak Tanggal 1 Juli 2013 perhitungan Pajak Penghasilan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai penghasilan yang termasuk kriteria objek pajak non final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya dihitung dengan memperhatikan besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak sebelumnya.

Apabila sudah diketahui berapa besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak sebelumnya baru dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atau;

2. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.(1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2018)

3. Mulai 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

4. Mulai Tahun Pajak 2020 Tarif Pajak Penghasilan Badan dihitung berdasarkan :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan 

5. Mulai Tahun Pajak 2021, untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang perlu memperhatikan Pasal 5 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang batasan penggunaan PPh Final dengan tarif 0,5 % dimana mulai Tahun Pajak 2021, untuk Wajib Pajak Badan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tahun 2018 dan sebelumnya, maka untuk tahun pajak 2021 wajib menghitung pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 apabila :

1. Peredaran Bruto PadaTahun Pajak sebelumnya jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.

2. Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak sebelumnya jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00.

Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2021

Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2021 terdiri dari :

a. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2021 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2020 jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 adalah sebagai berikut :

CV. Adiwangsa Putra adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Daging Ayam.

Peredaran Bruto CV. Adiwangsa Putra dalam Tahun Pajak 2020 sebesar Rp 4.236.000.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Peredaran Bruto CV. Adiwangsa Putra dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp 5.193.260.000 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penjualan Kotor bulan Januari 2021 adalah sebesar 440.000.000.

2. Penjualan Kotor bulan Pebruari 2021 adalah sebesar 412.650.000.

3. Penjualan Kotor bulan Maret 2021 adalah sebesar 495.320.000.

4. Penjualan Kotor bulan April 2021 adalah sebesar 421.200.000.

5. Penjualan Kotor bulan Mei 2021 adalah sebesar 414.860.000.

6. Penjualan Kotor bulan Juni 2021 adalah sebesar 426.230.000.

7. Penjualan Kotor bulan Juli 2021 adalah sebesar 468.200.000.

8. Penjualan Kotor bulan Agustus 2021 adalah sebesar 445.782.000.

9. Penjualan Kotor bulan September 2021 adalah sebesar 419.862.000.

10. Penjualan Kotor bulan Oktober 2021 adalah sebesar 416.852.000.

11. Penjualan Kotor bulan Nopember 2021 adalah sebesar 414.652.000.

12. Penjualan Kotor bulan Desember 2021 adalah sebesar 417.652.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1. Karena Peredaran Bruto CV. Adiwangsa Putra dalam Tahun Pajak 2020 sebesar 4.236.000.0000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2021 adalah berdasarkan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .

2. Meskipun Peredaran Bruto CV. Adiwangsa Putra dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp Rp 5.193.260.000 atau melebihi Rp.4.800.000.000, akan tetapi Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 0,5 % (setengah persen). 

Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2020) tidak melebihi Rp.4.800.000.000 atau hanya sebesar 4.236.000.000 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV. Adiwangsa Putra untuk Tahun Pajak 2021 adalah PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha Bruto Januari sampai dengan Desember 2021

Bulan	Peredaran Bruto
Januari	440.000.000
Pebruari	412.650.000
Maret	495.320.000
April	421.200.000
Mei	412.860.000
Juni	426.230.000
Juli	468.200.000
Agustus	445.782.000
September	419.862.000
Oktober	416.852.000
Nopember	414.652.000
Desember	417.652.000
Jumlah	5.193.260.000

2. Perhitungan PPh Final Januari sampai dengan Desember 2021

Bulan	Perhitungan PPh Final
Januari	440.000.000 x 0,5 % = 2.200.000
Pebruari	412.650.000 x 0,5 % = 2.063.250
Maret	495.320.000 x 0,5 % = 2.476.600
April	421.200.000 x 0,5 % = 2.106.000
Mei	412.860.000 x 0,5 % = 2.074.300
Juni	426.230.000 x 0,5 % = 2.121.150
Juli	468.200.000 x 0,5 % = 2.341.000
Agustus	445.782.000 x 0,5 % = 2.228.910
September	419.862.000 x 0,5 % = 2.099.310
Oktober	416.852.000 x 0,5 % = 2.084.260
Nopember	414.652.000 x 0,5 % = 2.073.260
Desember	417.652.000 x 0,5 % = 2.088.260

3. PPh Final Januari sampai dengan Desember 2021

Bulan	Perhitungan PPh Final
Januari	2.200.000
Pebruari	2.063.250
Maret	2.476.600
April	2.106.000
Mei	2.074.300
Juni	2.121.150
Juli	2.341.000
Agustus	2.228.910
September	2.099.310
Oktober	2.084.260
Nopember	2.073.260
Desember	2.088.260
Jumlah	25.966.300

PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 23 Tahun 2018) disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.


b. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000 Untuk Tahun Pajak 2021 apabila Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2020 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000 adalah sebagai berikut :

PT. Cakra Adiguna Farma adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan obat.

Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2020 sebesar Rp 7.436.798.000

Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2021 sebesar Rp 8.456.874.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.823.543.000

Penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang :

1. Perhitungan PPh Badan Tahun 2021 karena Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2020 sebesar Rp 7.436.798.000, atau melebihi Rp.4.800.000.000 adalah berdasarkan :

1) Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2) Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Perhitungan PPh Badan Tahun 2021

Karena Peredaran Bruto PT. Cakra Adiguna Farma dalam Tahun Pajak 2020 sebesar Rp 7.256.458.000 atau melebihi Rp.4.800.000.000, maka Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara :

1) Tarif PPh Badan adalah sebesar 22 % (dua puluh dua persen).

2) Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan 50 % dan yang tidak mendapatkan pengurangan 50 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 823.543.000

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas :

(4.800.000.000 / 8.456.874.000) x 823.543.000 = 467.431.157 

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

823.543.000 - 467.431.157 = 356.111.843

Pajak Penghasilan yang terutang :

Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas :

22 % x 50 % x 467.431.157 = 51.417.410

Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

22% x 356.111.843 = 78.344.420.

Total PPh Badan Terutang :

51.417.410 + 78.344.420 = 129.761.830

Catatan :
Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

Baca juga :

Cara Dan Contoh Perhitungan PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Sampai Dengan Rp.4.800.000.000

Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto diatas Rp.50.000.000.000

Artikel Tentang PPh Badan

Referensi :

- Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan 

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2019

Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2019 terdiri dari :

a. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2019 apabila Peredaran Bruto Pada Tahun Pajak 2018 jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 :

CV.Manis Makmur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Alat dan Mesin Pertanian.

Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 4.750.000.000,00 .

Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 5.455.532.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penjualan Kotor bulan Januari 2019 adalah sebesar 435.652.000.
2. Penjualan Kotor bulan Pebruari 2019 adalah sebesar 468.560.000.
3. Penjualan Kotor bulan Maret 2019 adalah sebesar 449.870.000.
4. Penjualan Kotor bulan April 2019 adalah sebesar 435.800.000.
5. Penjualan Kotor bulan Mei 2019 adalah sebesar 475.600.000.
6. Penjualan Kotor bulan Juni 2019 adalah sebesar 468.750.000.
7. Penjualan Kotor bulan Juli 2019 adalah sebesar 495.000.000.
8. Penjualan Kotor bulan Agustus 2019 adalah sebesar 436.520.000.
9. Penjualan Kotor bulan September 2019 adalah sebesar 435.200.000.
10. Penjualan Kotor bulan Oktober 2019 adalah sebesar 463.500.000.
11. Penjualan Kotor bulan Nopember 2019 adalah sebesar 412.560.000.
12. Penjualan Kotor bulan Desember 2019 adalah sebesar 478.520.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1. Karena Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 4.750.000.000.000,00 atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 adalah berdasarkan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .
2. Meskipun Peredaran Bruto CV.Manis Makmur dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 5.455.532.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, akan tetapi Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 0,5 % (setengah persen). Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2018) tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 atau hanya sebesar Rp 4.750.000.000,00 .

Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV.Manis Makmur untuk Tahun Pajak 2019 sebagai berikut :

Bulan	Peredaran Bruto	PPh Final PP 23
Januari	435.652.000	2.178.260
Pebruari	468.560.000	2.342.800
Maret	449.870.000	2.249.350
April	435.800.000	2.179.000
Mei	475.600.000	2.378.000
Juni	468.750.000	2.343.750
Juli	495.000.000	2.475.000
Agustus	436.520.000	2.182.600
September	435.200.000	2.176.000
Oktober	463.500.000	2.317.500
Nopember	412.560.000	2.062.800
Desember	478.520.000	3.392.600
Jumlah	5.455.532.000	27.277.660

PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 23 Tahun 2018) disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.

b. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Diatas Rp.4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2019 apabila Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2018 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 :

PT Asia Baja Perkasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Besi dan Baja.

Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 6.245.753.000,00 .

Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 7.256.458.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.765.459.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

1. Karena Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2018 sebesar Rp 6.245.753.000,00 . atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan adalah berdasarkan Pasal 17dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Karena Peredaran Bruto PT Asia Baja Perkasa dalam Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 7.256.458.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan dengan mendapatkan fasilitas pengurangan 50 % dan yang tidak mendapatkan pengurangan 50 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.765.459.000,00

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :
Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas :

(4.800.000.000 / 7.256.458.000)  x 765.459.000 =  506.335.625

Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

765.459.000 - 506.335.625 =  259.123.375

Pajak Penghasilan yang terutang :
Pajak Penghasilan yang mendapat fasilitas :

25 % x 50 %   x 506.335.625 =  63.291.875

Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :

25%  x 259.123.375 =  64.780.750.

Total PPh Badan Terutang :

63.291.875 + 64.780.750  = 128.072.625

Catatan :

Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.

Baca Juga :

Artikel Tentang PPh Badan

Artikel Tentang Pajak

Referensi :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- PP Nomor 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- SE-02/PJ/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Berbagi :