Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan antara lain terdiri dari :
  • Kantor perwakilan negara asing.
Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.
Meskipun tidak termasuk sebagai Subyek  Pajak Penghasilan Badan, Kantor Perwakilan Negara Asing harus memotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.
  • Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
Meskipun tidak termasuk sebagai Subyek  Pajak Penghasilan Badan, Organisasi-Organisasi Internasional harus memotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.
  • Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi Kriteria : 
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
Contoh Unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan badan adalah :
  1. Bendahara atau Instansi Pemerintah Pusat 
  2. Bendahara atau Instansi Pemerintah Daerah
  3. Bendahara atau Instansi Pemerintah Desa 
Bendahara atau Instansi Pemerintah bukan subjek pajak badan tetapi hanya sebagai wajib pajak pemungut dan pemotong pajak. Dalam pengertian Bendahara Pemerintah adalah termasuk BLU (Badan Layanan Umum) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Referensi :
  1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan).
  2. PMK Nomor 156/PMK.010/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Perubahan Keempat PMK Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi  Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  3. PMK Nomor 166/PMK.011/2012 Tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi  Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  4. PMK Nomor 142/PMK.03/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi  Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  5. PMK Nomor 15/PMK.03/2010 Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Perubahan PMK Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi  Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
  6. PMK Nomor 215/PMK.03/2008 Tanggal 16 Desember 2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 142/PMk.03/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Penetapan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan.