Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Apabila SPT Tahunan PPh Badan Tahun Lalu Dilaporkan Pada Bulan April
Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan Yang Wajib Membayar
Angsuran PPh Pasal 25
Wajib Pajak
Badan Yang Wajib Membayar Angsuran PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak Badan yang
dalam menghitung PPh (Pajak Penghasilan) terutang berdasarkan Pasal 17 dan Pasal
31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan dalam
penghitungan angsuran Pasal 25 berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan
Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan adalah Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember.
Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Tahun 2020 Apabila SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 Disampaikan Pada Bulan April 2020
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Tahun 2020 Apabila SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 Disampaikan Pada Bulan April 2020
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2020 adalah sebesar Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember Tahun 2019.
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 dengan Tarif Pajak Penghasilan sebesar 22 % (dua puluh dua) persen.
Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Tahun 2020 Apabila SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 Disampaikan Pada Bulan April 2020
Data Dasar Perhitungan PPh Pasal 25
PT. Langgeng Jaya Motor terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak
tanggal 20 Maret 2010.
Sejak tahun 2017 PT.Langgeng Jaya Motor dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan menggunakan tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 dilaporkan pada tanggal 27 April 2020.
Peredaran Usaha Bruto untuk Tahun 2019 sebesar Rp.34.379.980.000 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sebesar Rp.19.546.789 (sembilan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Penghasilan Kena Pajak Tahun 2019 sebesar Rp.387.657.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Angsuran PPh Pasal 25 Bulan Desember 2019 sebesar Rp.6.540.000 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari sampai dengan Maret 2020
Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar
oleh PT. Langgeng Jaya Motor dari
Januari sampai dengan Maret 2020 adalah sebesar Rp.6.540.000 setiap bulan.
Januari : Rp.6.540.000
Pebruari : Rp.6.540.000
Maret : Rp.6.540.000
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa April sampai dengan Masa Desember 2020
| Uraian | Jumlah |
| Penghasilan Kena Pajak | 387.657.000 |
| PPh Terutang | 79.330.790 |
| Kredit Pajak | 19.546.789 |
| Dasar Angsuran PPh Pasal 25 | 59.784.001 |
| Angsuran PPh Pasal 25 | 4.982.000 |
Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT. Langgeng Jaya Motor dari April sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.982.000 setiap bulan.
Penjelasan
Penjelasan Perhitungan PPh Terutang :
PKP dari SPT Tahunan 2019 : 387.657.000
PKP dapat fasilitas : 4.800.000.000 / 34.379.980.000 x 387.657.000 = 54.123.173
PKP tidak dapat fasilitas : 387.657.000 - 54.123.173 = 333.533.827
PPh Terutang Dapat Fasilitas : 54.123.173 x 11 % = 5.953.530
PPh Terutang Tidak Dapat Fasilitas : 333.533.827 x 22 % = 73.377.260
Total PPh Terutang : 5.953.530 + 73.377.260 = 79.330.790
Penjelasan Perhitungan Dasar Angsuran PPh Pasal 25 :
Dasar Angsuran PPh Pasal 25 : 79.330.790 - 19.546.789 = 59.784.001
Penjelasan Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 :
Angsuran PPh Pasal 25 per bulan : 59.784.001/12 = 4.982.000
Angsuran Pajak PPh Pasal 25 harus
dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan
berikut.
Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pembayaran atau penyetoran angsuran PPh Pasal 25 dilakukan melalui Bank
Persepsi atau Kantor Pos.
Pelaporan Angsuran PPh Pasal 25
Angsuran PPh Pasal 25 harus dilaporkan
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Apabila Angsuran PPh Pasal 25 telah dibayarkan, berarti dianggap telah melaporkan.
Artikel Yang Terkait :
Referensi :
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- PER-08/PJ/2020 Tanggal 21 April 2020 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan