28 Juli 2015

Jumlah Pembayaran Atas Penyerahan/Pengadaan/Belanja Barang kepada Pemungut (Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah / Bendahara BOS) Yang Tidak dipungut PPh Pasal 22

Pertanyaan  Konsultasi Pajak :
Pak, saya mau bertanya jumlah pembelajaan untuk bendahara yang dikenakan PPh Pasal 22 berapa ?


Jawaban Konsultasi Pajak :
  • Jumlah Pembayaran berapapun Atas Penyerahan / pengadaan / belanja Barang Kepada  Bendahara BOS Tidak dipungut PPh Pasal 22. 
  • Jumlah Pembayaran Atas Penyerahan / pengadaan / belanja Barang Kepada   Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah kecuali Bendahara Bos Tidak dipungut PPh Pasal 22 terhadap Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  • Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPh Pasal 22 tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar 2.000.000 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.  
  • Sehingga jumlah pembelajaan oleh bendahara yang dipungut PPh Pasal 22 adalah apabila nilainya lebih dari Rp.2.000.000,00 termasuk PPN dan PPnBM
Contoh 1 Pengenaan PPh Pasal 22 :
Harga Jual                          :  1.800.000
PPN                                    :     180.000
(10 % x 1.800.000)   
PPnBM                               :     360.000
(20 % x 1.800.000)                 
Harga Jual termasuk PPN dan PPn BM :  2.340.000
PPh Pasal 22                       :       27.000
(1,5 % x 1.800.000)                 

Contoh 2 Pengenaan PPh Pasal 22 :
Harga Jual                          :  1.000.000
PPN (10% X 1.000.000)    :     100.000
Harga Jual termasuk PPN  :  1.100.000
PPh Pasal 22  tidak dipungut karena nilai belanja tidak lebih dari Rp.2.000.000,00                


Referensi :
  1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh
  2. PMK Nomor 107/PMK.010/2015 Tanggal 08 Juni 2015 Tentang Perubahan Ke Empat Atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran  Atas Penyerahan Barangdan  Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Dibidang Lain
  3. PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. 
  4. PMK Nomor 146/PMK.011/2013 Tanggal 4 Nopember 2013 Tentang Perubahan Ke Dua PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Tanggal 31 Agustus2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan DenganPembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau KegiatanUsaha Di Bidang Lain.
  5. PMK Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Ke Tiga PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Tanggal 31 Agustus2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan DenganPembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau KegiatanUsaha Di Bidang Lain.