Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
Contoh 1 :
Sebuah Perusahaan membeli 10 Komputer yang dibeli dan ditempatkan pada 30 Juli 2019 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Masa manfaat dari komputer tersebut adalah 4 (empat) tahun. Masa manfaat komputer tersebut adalah dimulai bulan Juli 2019. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (metode saldo menurun), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :
Tahun
|
Tarif
|
Penyusutan
|
Nilai Sisa Buku
|
Harga Perolehan
|
100.000.000
| ||
2019
|
6/12 x 50%
|
25.000.000
|
75.000.000
|
2020
|
50%
|
37.500.000
|
37.500.000
|
2021
|
50%
|
18.750.000
|
18.750.000
|
2022
|
50%
|
9.375.000
|
9.375.000
|
2023
|
Disusutkan sekaligus
|
9.375.000
|
0
|
Contoh 2 :
Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2018 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2019. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2019.
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
Contoh 3 :
PT. Perkebunan Nusantara Makmur yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2018. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2019. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2019.
Artikel Yang Perlu Diketahui :
- Artikel Tentang PPh Badan
- Artikel Tentang PPh Orang Pribadi
- Pengertian dan Ketentuan Tentang Penyusutan Aktiva/Harta Berwujud.
- Pengertian Harga Perolehan atas Aktiva/Harta Berwujud.
- Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud.
- Metode Penyusutan atas Aktiva/Harta Berwujud.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 1.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 2.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 3.
- Jenis-Jenis Aktiva/Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok 4.
Referensi :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- PMK Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Jenis-Jenis harta yang termasuk dalam kelompok harat berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan