Peraturan Pajak Tentang Angkutan
Peraturan Pajak Tentang Angkutan terdiri dari Peraturan untuk jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) dibidang usaha Angkutan
Peraturan Pajak Tentang Angkutan antara lain :
A. Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk Usaha Angkutan :
1. Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 Nopember 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 Tanggal 4 Jul 2019 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Pajak Tentang Angkutan antara lain :
A. Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk Usaha Angkutan :
1. Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 Nopember 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 Tanggal 4 Jul 2019 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
5. PMK 80/PMK.03/2012 Tanggal 29 Mei 2012 Tentang Jenis Jasa Angkutan Umum Di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
6. PMK-41/PMK.03/2020 Tanggal 23 April 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
5. PMK 80/PMK.03/2012 Tanggal 29 Mei 2012 Tentang Jenis Jasa Angkutan Umum Di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
6. PMK-41/PMK.03/2020 Tanggal 23 April 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
7. PMK Nomor 154/PMK.03/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPN Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
B. Peraturan Pajak Tentang PPh (Pajak Penghasilan) untuk Usaha Angkutan :
1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
4. KMK Nomor 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
5. KMK Nomor 417/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
6. KMK-475/KMK.04/1996 Tanggal 23 Juli 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 23
B. Peraturan Pajak Tentang PPh (Pajak Penghasilan) untuk Usaha Angkutan :
1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
4. KMK Nomor 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
5. KMK Nomor 417/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
6. KMK-475/KMK.04/1996 Tanggal 23 Juli 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
Artikel Yang Perlu Diketahui :
Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15
Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 23