Peraturan Pajak Tentang Angkutan

Peraturan Pajak Tentang Angkutan terdiri dari Peraturan untuk jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) dibidang usaha Angkutan

Peraturan Pajak Tentang Angkutan antara lain :

A. Peraturan Pajak Tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk Usaha Angkutan  :

1. Undang-Undang :

- Perubahan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Dalam  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

- Perubahan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 Nopember 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

- Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).


2. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang  PPN Dibebaskan Dan PPN Atau  Dan PPnBM Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan BKP Tertentu Dan/Atau Penyerahan JKP Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan JKP Tertentu Dari Luar Daerah Pabean

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 Tanggal 4 Jul 2019 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

3. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK-41/PMK.03/2020 Tanggal 23 April 2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

- PMK Nomor 154/PMK.03/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPN Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri 

- PMK 80/PMK.03/2012 Tanggal 29 Mei 2012 Tentang Jenis Jasa Angkutan Umum Di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

- KMK-818/KMK.04/1992 Tanggal 23 Juli 1992 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Usaha Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri

B. Peraturan Pajak Tentang PPh (Pajak Penghasilan) untuk Usaha Angkutan :

1. Undang-Undang :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.


2. Peraturan Pemerintah :

- PP Nomor 49 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang  PPN Dibebaskan Dan PPN Atau  Dan PPnBM Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan BKP Tertentu Dan/Atau Penyerahan JKP Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan JKP Tertentu Dari Luar Daerah Pabean 

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tanggal 24 Juli 2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- KMK Nomor 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

- KMK Nomor 417/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.

- KMK-475/KMK.04/1996 Tanggal 23 Juli 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri


Baca Juga :

Peraturan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 15

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 23

Berbagi :