Peraturan Pajak Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Peraturan Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto terdiri dari :

A. Undang-Undang :

- Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto .

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 254/PMK.03/2010 Tanggal 20 Desember 2010 Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

- PER-3/PJ/2023 Tanggal 17 April 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

- PER-15/PJ/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Perubahan Atas PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

- PER-04/PJ/2022 Tanggal 22 April 2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

- PER-08/PJ/2021 Tanggal 6 April 2021 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan.

- PER-15/PJ/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Tentang Badan atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

- PER-05/PJ/2019 Tanggal 26 Maret 2019 Tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

- PER-11/PJ/2018 Tanggal 23 April 2018 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

- PER-6/PJ/2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.


Artikel Yang Perlu Diketahui :

Peraturan Pajak Tentang PPh Badan

Peraturan Pajak Tentang PPh Orang Pribadi

Peraturan Pajak Tentang Biaya Dalam Perhitungan Pajak PPh Badan dan PPh Orang Pribadi

Berbagi :