Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 25

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 25 

Peraturan Pajak Tentang PPh Pasal 25 terdiri dari peraturan pajak yang mengatur tentang pembayaran angsuran bulanan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25, baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, terdiri dari :

A. Undang-Undang :

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009

B. Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

C. Peraturan Menteri Keuangan :

- PMK Nomor 81 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

- PMK Nomor 164 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

- PMK 110/PMK.03/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas PMK 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Disease 2019

- PMK Nomor 86/PMK.03/2020 Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 

- PMK Nomor 99/PMK.03/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

- PMK Nomor 215/PMK.03/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

- PMK 255/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Dalam Tahun Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu 

D. Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak :

- KEP-537/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu

- PER-08/PJ/2020 Tanggal 21 April 2020 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang PPh Badan

Peraturan Pajak PPh Orang Pribadi

Pengertian PPh Pasal 25

Berbagi :