16 Oktober 2015

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan

Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Badan antara lain terdiri dari :
  • Kantor perwakilan negara asing.
Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.
  • Organisasi-organisasi internasional dengan syarat : 
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 
  • Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi Kriteria : 
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
Contoh Unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan badan adalah :
  1. Bendahara Pemerintah Pusat
  2. Bendahara Pemerintah Daerah
Bendahara bukan subjek pajak badan tetapi hanya sebagai wajib pajak pemungut dan pemotong pajak. Dalam pengertian Bendahara Pemerintah adalah termasuk BLU (Badan Layanan Umum) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

 Artikel Yang Perlu Diketahui :
Referensi :
  1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan).
  2. Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.03/2008 Tanggal 16 Desember 2008 yang telah diubah dengan PMK no.142/PMk.03/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan.