Peraturan Pajak Tentang SPT Masa PPh Unifikasi

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (SPT Masa PPh Unifikasi) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Pajak Tentang SPT Masa PPh Unifikasi terdiri dari :

- Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

- PER-5/PJ/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah

- KEP-143/PJ/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Tentang Perubahan Kode Objek Pajak Pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Instansi Pemerintah Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi

- PER-24/PJ/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi

- PER-17/PJ/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah

- PER-23/PJ/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan / pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

- KEP-20/PJ/2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Penetapan Wajib Pajak sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan yang Diwajibkan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi

Baca Juga :

Peraturan Pajak Tentang SPT Masa

Peraturan Pajak Tentang Administrasi Pajak

Peraturan Pajak Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)