Peraturan Pajak Tahun 2025

Peraturan Pajak Tahun 2025 berisi Peraturan yang berhubungan dengan Pajak yang diterbitkan pada tahun 2025, meliputi :

1. Undang-Undang yang diterbitkan pada tahun 2025

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang yang diterbitkan pada tahun 2025

3. Peraturan Pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2025

4. Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2025

5. Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2025

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan pada tahun 2025

7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan pada tahun 2025

Peraturan Pajak Yang Terbit Pada Tahun 2025 terdiri dari :

PER-19/PJ/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 Tentang Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan

PMK Nomor 72 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

PMK Nomor 71 Tahun 2025 Tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Natal Dan Tahun Baru Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

PER-18/PJ/2025 Tanggal 24 September 2025 Tentang Tindak Lanjut Atas Data Konkret

PER-17/PJ/2025 Tanggal 1 September 2025 Tentang Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, Dan Madya

PMK Nomor 60 Tahun 2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

PER-16/PJ/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 Tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Serta Special Purpose Company Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

PER-15/PJ/2025 Tanggal 5 Agustus 2025 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukan Pihak Lain Untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PMK Nomor 54 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PMK Nomor 53 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

PMK Nomor 52 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/Atau Pengusaha Emas Batangan

PMK Nomor 51 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

PMK Nomor 50 Tahun 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

PMK Nomor 45 Tahun 2025 Tanggal 16 Juli 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Penyerahan Di Dalam Daerah Pabean Dan/Atau Pemanfaatan Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pertahanan Dan/Atau Keamanan Negara

PMK Nomor 37 Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik